Prodeo

Prodeo :
Biaya (Anggaran, Pembiayaan dan Pembayaran) :

  1. Kegiatan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang Sumber Anggarannya Berasal Dari Pihak Lain, Mengikuti Mekanisme Hibah Sesuai Tata Cara Pelaksanaan     Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Pemberi Hibah;
  2. Mekanisme Pengadaan Sarana/Prasarana dan Pembayaran Imbalan Jasa Bagi Pihak Diluar Pengadilan yang Terdapat Dalam Kegiatan Layanan Hukum Bagi Masyarakat   Tidak   Mampu, Merujuk Pada Peraturan Perundangan Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa;
  3. Metode Pembiayaan/Pembayaran Pada Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang Diluar Gedung Pengadilan Melalui Mekanisme Uang Persediaan (UP);
  4. Metode Pembiayaan/Pembayaran Pada Layanan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Melalui Mekanisme Langsung (LS);
  5. Kuasa Pengguna Anggaran yang Selanjutnya Disingkat KPA Adalah Pejabat yang Memperoleh Kewenangan dan Tanggung Jawab Dari Pengguna Anggaran Untuk  Menggunakan     Anggaran yang Dikuasakan Kepadanya;
  6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK Adalah Pejabat yang Diberi Kewenangan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara/Kuasa Pengguna Anggaran Untuk    Mengambil Keputusan dan atau Tindakan yang Dapat Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Belanja Negara;
  7. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disebut BP Adalah Orang yang Ditunjuk Untuk Menerima, Menyimpan, Membayarkan, Menatausahakan, dan Mempertanggung    Jawabkan Uang Untuk Keperluan Belanja Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.

Berikut Proses Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) sesuai dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2014